Opini

Unsyiah; Antara Akreditasi dan Kredibilitas

Kabar tentang keluarnya akreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) untuk Unsyiah amat menghebohkan. Banyak yang bangga dan gembira. Sebagai “jantung hati” rakyat Aceh, pencapaian Unsyiah ini amat membahagiakan. Masyarakat Aceh harus berterima kasih kepada segenap civitas akademika Unsyiah.
Pencapaian ini tidaklah mudah. Tidak juga datang serta merta tanpa kerja keras pihak manajemen kampus tersebut. Dan ini menjadi kado yang amat istimewa bagi 10 tahun perdamain Aceh dan 70 tahun HUT RI. Semoga saja ini tidak lepas dari bantuan Pemerintah Aceh. Walaupun kabarnya sejak tahun lalu, Pemerintah Aceh tidak lagi memberi hibah untuk perguruan tinggi di Aceh.
Dengan terakreditasi A, maka tugas manajerial Unsyiah menjadi lebih berat. Seperti kita membeli mobil kelas premium. Tentu saja biaya dan pola perawatannya juga menjadi mahal. Begitu juga dengan Unsyiah. Salah satu yang akan dihadapi adalah gempuran lulusan SLTA luar Aceh.
Sebagai daerah bekas konflik, mutu lulusan kita belum terlalu baik. Apalagi para pengelola pendidikan kita yang “sibok ngon peng grik”. Sehingga lulusan SLTA kita dipastikan kalah bersaing dengan calon mahasiswa luar Aceh, bila mekanisme penerimaan Unsyiah terlalu nasional dan umum. Untuk itu dibutuhkan semacam mekanisme protektif agar calon mahasiswa Aceh terakomodir dangan baik.
“Kabar burung” yang beredar bahwa fakultas-fakultas favorit seperti kedokteran dan ekonomi didominasi mahasiswa luar Aceh. Bila kabar itu benar, maka ini akan jadi malapetaka bagi masa depan Aceh. Anak-anak kita terakhir kuliah di “universitas toko” atau rumah sewa. Kita berharap ini cuma kabar burung. Maka dengan keluarnya akreditasi A dipastikan minat calon mahasiswa dari luar akan makin tinggi. Ini harus dicari formulasinya. Agar tidak membuat calon mahasiswa asli Aceh terpinggirkan.
Namun secara kelembagaan, tentu Unsyiah tidak bisa seenaknya mengatur ini. Mereka dibiayai APBN, bukan APBA. Makanya peran ini harus dimainkan pemerintah daerah. Misalnya dengan subsidi silang. Atau dicarikan formula win win solution. Tentu saja Pemerintah Aceh lah yang harus lebih pro-aktif.
Walaupun telah terakreditasi A, secara kredibility (kredibilitas) Unsyiah masih jauh dari kampus-kampus lain di Indonesia atau regional. Ini dapat dilihat dari jumlah jurnal atau tulisan dosen yang dipublikasi. Terutama publikasi di jurnal ilmiah. Selanjutnya, berapa penemuan mereka yang dipatenkan setiap tahun?
Seharusnyalah sebuah universitas menjadi “agen of chage” bagi sebuah bangsa tempat di mana universitas ini berada. Selanjutnya, bagaimana Unsyiah turut serta dalam kerja-kerja real memperbaiki kehidupan rakyat. Unsyiah harus menjadi mitra pemerintah (SKPA) untuk menghasilkan program yang brilian. Program yang menyentuh kepentingan rakyat. Harus menjadi mitra implementator bagi pemerintah dalam bekerja. Tentu ini tidak mudah. Tapi ini harus didobrak.
Oleh karenanya, Unsyiah harus kritis menyikapi keadaan ini. Lihat saja betapa buruknya perencanaan, pemanfaatan anggaran di Aceh. Betapa buruknya birokrasi kita. Betapa merajalelanya korupsi. Betapa munafiknya para elite kita. Tapi kalangan kampus terkesan abai. Tidak bernyali untuk memperbaiki. Tidak punya daya dobrak. Kampus seharusnya acuan moral para intelektual. Unsyiah seperti sedang tertidur manghadapi ini. Gagal paham, kalau ada tanggapan pun cuma dari segelintir, sporadis dan hanya pribadi.
Sebagai lembaga yang dihuni ilmuan, intelektual, seharusnya Unsyiah bersikap. Bersikap secara lembaga untuk mengoreksi ini. Jangan malah “lage cina saboh geudong” dengan lembaga politik. Ini mungkin agak berbeda dengan UIN Ar-Raniry.
Rektor UIN terkesan “lebih berani” melakukan koreksi. Walaupun masih sporadis dan tidak terstruktur. Kita rindu kampus yang benar menjadi “jantung hati” rakyat. Menyuarakan apa yang menjadi kegelisahan rakyat. Pengalaman dua kali pergantian kekuasaan diktator di Indonesia, peran kampus amatlah besar. Begitu juga dalam kasus konflik Aceh. Peranan kampus amatlah besar menjadi kelompok pressure kedua pihak. Kenapa sekarang mereka “lemah syahwat?”
Lihatlah para alademisi yang hari ini membantu Pemerintah Aceh. Baik menjadi kepala SKPA, penasehat khusus, staf khusus, staf ahli atau tim asistensi. Apakah mereka hadir membawa nama pribadi atau lembaga. Yang jelas mereka terkait dengan Kampus Darussalam. Apakah mereka memperbaiki atau menjadi pelayan di pemerintahan? Mereka hanya “boh bingko, peugeunap tumpok” di dalam birokrasi yang rusak itu? Mereka menjadi pelayan tanpa reserve bagi kekuasaan yang tidak berpihak rakyat? Tragis bukan!
Seharusnya ketika pemerintah meminta mereka bergabung, kampus harus punya sikap. Jangan asal setuju. Karena bila sudah begitu maka faktor KKN-lah yang membuat mereka hadir di panggung kekuasaan dengan label kampus mereka. Kampus harus mengirim orang yang kredibel, yang mampu mengharumkan nama kampusnya. Selevel Ibrahim Hasan, Syamsuddin Mahmud, dan lain-lain di masa lalu.
Oleh karena itu, kebanggaan atas akreditasi ini harus dibarengi dengan perbaikan berbagai lini. Kampus harus hadir menjadi mitra sederajat kekuasaan. Harus berdiri paling depan untuk rakyat. Menjadi penyambung lidah rakyat. Harus menjadi penjaga moral bangsa ini. Bila tidak, maka Unsyiah hanya akan jadi mesin produksi manusia berpengetahuan. Bukan menghasilkan intelektual atau manusia yang berperilaku manusia terdidik. Hanya sekelas robot yang mampu bekerja sesuai perintah atau program. Selamat kepada Unsyiah! Jadilah “jantung hati” rakyat Aceh. Bukan hanya jadi “jantung hati” diri sendiri atau penguasa.[]
*Penulis, Muddin Pase, lulusan S1 Kelas Jauh Unaya, hanya sempat kuliah 1 semester di PGSD Unsyiah

Unsyiah; Antara Akreditasi dan Kredibilitas

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *