Berita

UNSYIAH ADAKAN DISKUSI PRO-KONTRA PERGUB CAMBUK

Pusat Studi Ilmu Pemerintahan (PSIP) Unsyiah menyelenggarakan diskusi yang membahas pelaksanaan cambuk di dalam lapas. Kegiatan ini berlangsung di Balai Senat Unsyiah, Kamis (3/5), yang turut dihadiri berbagai tokoh masyarakat.

Hadir sebagai pembicara Musannif, SE (Wakil Ketua Komisi VII DPR Aceh), Dr. H. Syukri M. Yusuf MA (Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM), Prof. Dr. Hasbi Amiruddin, MA (Wakil Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia Orwil Aceh), Dr. M. Din, SH, MH (Pakar Hukum Pidana, Fakultas Hukum Unsyiah), Prof. Dr. H. Rusydi Ali Muhammad, SH, MH (Guru besar UIN Ar-Raniry,), dan Drs. HM Daud Hasbi, M.Ag (Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Dayah Inshafuddin).

Ketua PSIP Unsyiah, Kurniawan S, SH, LLM, katakanlah kegiatan-kegiatan ini dijalankan sebagai bentuk tanggung jawab moral yang digunakan dalam kebijakan tersebut.

“Salah satu polemik yang muncul saat ini adalah acara yang berkaitan dengan jinayat, oleh karena itu mari sama-sama kita diskusikan,” jelas Kurniawan.

Sementara itu, Musannif mengatakan DPRA hingga saat ini akan tetap mencapai Pergub Nomor 5 Tahun 2018 ke Mahkamah Agung (MA) yang terkait hukuman cambuk di dalam lapas. Menurut Musannif pengujian itu tidak berarti DPRA marah, tetapi karena tidak ada keputusan dalam diskusi yang telah berlangsung.

“Menguji ke MA itu dari ketatanegaraan yang sudah biasa kita jalani.”

Prof Dr H. Rusydi Ali Muhammad, SH, MH diberi beberapa catatan tentang pelaksanaan hukuman jinayat. Rusydi mengatakan, tata cara pelaksanaan hukum cambuk baik di dalam maupun di luar lapas termasuk domain siyasah syar’iyah dan bagian dari otoritas imam / pemerintah. Menurutnya, pemerintah harus menggunakan aturan-aturan dalam hal ini termasuk berbagai alasan yang memadai.

“Pokoknya yang terpenting adalah argumen yang sahih bahwa pilihan yang digunakan untuk menjaga agama dan dunia,” ujarnya.

Kabid Bina Hukum Syariat Islam dan HAM Dr. H. Syukri M. Yusuf MA menerangkan bahwa pembahasan tentang pergub ini sudah melalui berbagai tahapan, bukan sesuatu yang buru-buru.

“Dinas Syariat Islam telah mengkaji tentang Pergub Nomor 5 Tahun 2018 dengan memerhatikan berbagai sisi, jadi mari sama-sama kita menyikapinya dengan bijak,” harapnya.

Gangguan pemateri yang hadir dengan kata-kata jawab dari jinayat itu yang rubah adalah kejahatan pelaksanaannya. Menurut Prof. Dr. Hasbi Amiruddin, sekarang sudah meningkatkan kualitas dan beramal, tidak ada lagi di Aceh.

Sementara itu, Wakil Rektor Unsyiah Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Dr. Ir. Alfiansyah Yulianur, BC., Dialog pertemanan ini dapat menghasilkan solusi yang baik, tidak ada lagi polemik di tengah masyarakat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *